Dalam upaya meningkatkan tata kelola keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang mengikuti kegiatan Zoom Meeting sosialisasi Keputusan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 60 Tahun 2026 tentang Kriteria Audit Keamanan SPBE.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah mengenai standar dan kriteria terbaru yang akan menjadi acuan dalam pelaksanaan Audit Keamanan SPBE, baik audit internal maupun audit yang dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (LATIK). Kriteria tersebut disusun sebagai implementasi Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2024 tentang Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.
Pada sesi pemaparan materi, dijelaskan bahwa Audit Keamanan SPBE merupakan proses evaluasi yang bertujuan memastikan sistem elektronik pemerintah telah memenuhi aspek keamanan informasi, sehingga mampu menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan layanan digital pemerintah. Audit ini juga menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi digital yang aman, andal, dan berkelanjutan.
Materi yang disampaikan menitikberatkan pada empat ruang lingkup utama Audit Keamanan SPBE, yaitu:
- Tata Kelola Keamanan SPBE, yang mencakup mekanisme evaluasi, pengarahan oleh pimpinan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan keamanan sistem.
- Manajemen Keamanan SPBE, yang meliputi proses perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemantauan keamanan berdasarkan manajemen risiko.
- Fungsionalitas dan Kinerja Keamanan SPBE, yang memastikan aplikasi maupun infrastruktur memiliki fungsi keamanan yang lengkap, benar, dan efektif.
- Aspek Keamanan Lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan keamanan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Selain itu, narasumber menjelaskan bahwa pelaksanaan Audit Keamanan SPBE dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemahaman terhadap kontrol keamanan, evaluasi desain kontrol, evaluasi implementasi kontrol, evaluasi efektivitas kontrol, hingga penyusunan kesimpulan dan konklusi audit. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan bahwa seluruh kontrol keamanan tidak hanya tersedia dalam bentuk dokumen, tetapi juga diterapkan secara efektif dalam operasional sehari-hari.
Dalam aspek manajemen keamanan, pemerintah daerah juga didorong untuk menyusun program kerja keamanan yang mencakup peningkatan kesadaran keamanan informasi, pelaksanaan penilaian kerentanan, penguatan pengendalian keamanan, penanganan insiden siber, pelaksanaan audit keamanan secara berkala, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketahanan siber instansi pemerintah terhadap berbagai ancaman yang terus berkembang.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulang Bawang memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan Kriteria Audit Keamanan SPBE sebagai pedoman dalam memperkuat tata kelola keamanan sistem elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Hasil kegiatan ini akan menjadi dasar dalam mendukung implementasi SPBE yang aman, efektif, serta selaras dengan kebijakan nasional di bidang keamanan siber dan transformasi digital pemerintahan.